LOMBOK UTARA - Perekrutan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun 2024 di lingkup pemerintah derah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB) diklem tak transparan oleh para peserta yang dinyatakan tak lolos dalam seleksi tersebut.
Ketua DPRD lombok Utara Agus Jasmani mengatakan, isu yang menyebar di KLU bahwa banyak peserta yang lolos secara siluman dan tak transparan, sehingga hasil tes PPPK tersebut menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat,
"Terkiat isu perekrutan PPPK KLU, kami sudah mendengar itu dan dalam waktu dekat saya selaku ketua DPRD akan meminta komisi satu untuk mendalami ini," katanya, Rabu 8/1.
Selanjutnya, pihaknya juga akan meminta komisi satu DPRD KLU untuk memanggil seluruh leding sektor dan meminta penjelasan dan memastikan benar apa tidak ada peserta siluman yang lulus PPPK.
"Kami akan meminta seluruh data honorer yg masuk data base ,siapa saja yang ikut tes tahap satu dan siapa saja yang telah di nyatakan lulus, Kami berharap semua leding sektor menyampaikan secara terbuka dan jujur," ucapnya.
" Dan jika itu benar ,artinya tidak memenuhi syarat dan tdk sesusi regulasi mka tentu wajib di batalkan "tegasnya.
Sebelumnya, Ribuan tenaga kontrak dan tenaga honorer pemerintah daerah kabupaten lombok mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun 2024.
Pemerintah daerah membuka 940 formasi, yakni tekhnisi sebanyak 340, tenaga kesehatan 200 dan guru sebanyak 400, dari 940 formasi yang di ikuti oleh 2628 peserta, dan 867 orang dinyatakan lulus.
Dalam seleksi tesebut, ada peserta yang beberapa tahun putus kontrak tapi bisa ikut tes dan lulus PPPK, Sementara persyaratan untuk bisa mengikuti tes PPPK harus mengabdi minimal dua tahun tanpa putus, sehingga seleksi tersebut di anggap tidak transparan dan banyak peserta yang lolos tidak memenuhi syarat.
0 Komentar